BANYUMAS – Kabar gembira bagi seluruh warga Banyumas. Memasuki tahun 2026, Pemerintah Kabupaten Banyumas resmi memperkuat komitmennya dalam program Universal Health Coverage (UHC) Non Cut-Off. Dalam rapat koordinasi di Pendopo Si Panji, Kamis (09/04/26), Bupati Banyumas, Sadewo Tri Lastiono, memberikan instruksi keras kepada seluruh fasilitas kesehatan (faskes).

Bupati Sadewo menegaskan bahwa kendala administratif atau masalah finansial tidak boleh lagi menjadi tembok penghalang bagi warga untuk mendapatkan perawatan medis.

"Tidak ada alasan lagi masyarakat yang tidak punya duit datang ke layanan kesehatan kemudian ditolak atau ditariki duit. Cukup membawa E-KTP, layanan harus diberikan," tegas Bupati Sadewo.

Kebijakan ini memastikan bahwa pasien dari kalangan kurang mampu bisa langsung mendapatkan jaminan kesehatan saat itu juga tanpa perlu menunggu masa aktivasi yang lama (Non Cut-Off).

Pemerintah Kabupaten tidak main-main dalam mendukung program ini. Pemkab Banyumas menggelontorkan dana sebesar Rp105 miliar dari APBD 2026 khusus untuk menjamin keberlanjutan program UHC. Saat ini, kepesertaan JKN di Banyumas telah menembus angka 98%, dengan tingkat keaktifan peserta di atas 80%. Inisiatif ini merupakan pilar utama dari visi kepemimpinan Bupati Sadewo dan Wakil Bupati Bu Lintarti untuk memastikan perlindungan sosial yang merata.

Tidak hanya sekadar gratis, Bupati juga menuntut peningkatan kualitas. Rapat koordinasi ini menjadi momentum bagi rumah sakit, klinik, hingga puskesmas untuk menyamakan persepsi. Target Utama Pemerintah yaitu memastikan semua faskes patuh pada aturan UHC, Integrasi data hanya dengan E-KTP untuk mempercepat proses layanan dan Memastikan warga tidak hanya terdaftar, tapi benar-benar mendapatkan perawatan yang layak dan bermutu.

Dengan pengawasan ketat dan anggaran yang kuat, Banyumas kini selangkah lebih maju dalam mewujudkan daerah yang sehat dan sejahtera, di mana kesehatan bukan lagi barang mewah bagi masyarakatnya.